|
Muhammadiyah adalah organisasi yang
didirikan oleh Muhammad Darwis, yang di
kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan
di Yogyakarta, 8 Dzulhijjah 1330 H/18
Nopember 1912. Selain berprofesi sebagai
Khatib di Kraton Yogyakarta, Dahlan juga
seorang pedagang dan Penasehat Central
Sarikat Islam (CSI). Perjalanannya ke
daerah luar Yogyakarta tampaknya sangat
terkait dengan ketiga profesi itu,
sehingga usahanya menyebarkan pembaharuan
agama Islam tersamar dalam aktivitasnya
sebagai pedagang dan penasehat CSI.
Pertama kali KH Ahmad Dahlan ke Jatim
terjadi sekitar 1916, atau 1 tahun setelah
H Mas Mansur sepulang dari Mekah dan Mesir
menemuinya di Yogyakarta (1915). Saksi
kedatangan KH Dahlan ke Surabaya ini dua
di antaranya adalah tokoh pergerakan
nasional Soekarno dan Roeslan Abdulgani.
Keduanya tidak hanya menyaksikan, tetapi
juga mengikuti pengajiannya di langgar
Peneleh, Plampitan, serta di langgar dekat
rumah KH Mas Mansur (Kawasan Ampel). KH
Ahmad Dahlan datang ke Surabaya dan
memberikan tabligh di tiga tempat, yaitu
di Kampung Peneleh, Plampitan, dan Ampel.
Pada tahun yang sama, KH Mas Mansur untuk
kedua kalinya datang ke rumah KH Ahmad
Dahlan di Yogyakarta. Pertemuan kali ini
berlangsung lebih lama daripada tahun
sebelumnya, dan diisi dengan pembicaraan
yang bersifat dialogis. Dari dialog inilah
KH Mas Mansur tampaknya amat terkesan
dengan kepiawaian KH Ahmad Dahlan dalam
menafsirkan al-Qur'an.
Kekaguman inilah yang mengantarkan KH Mas
Mansur menerima ajakan KH Ahmad Dahlan
untuk mendirikan Muhammadiyah di Surabaya
4 tahun kemudian, atau 1920, yang secara
resmi dideklarasikan pada 1 November 1921.
Muhammadiyah Surabaya ditetapkan oleh
Surat Ketetapan HB Muhammadiyah No 4/1921.
Muhammadiyah Surabaya langsung berstatus
Cabang yang diketuai oleh KH Mas Mansur,
dibantu oleh H Ali, H Azhari Rawi, H Ali
Ismail dan Kiai Usman.
Perjalanan KH Ahmad Dahlan di Jatim tidak
berhenti di Surabaya saja, karena dia
ternyata juga mengunjungi berbagai kota
lainnya. Tempat-tempat yang dikunjungi dan
membuahkan hasil adalah Kepanjen (21
Desember 1921), Blitar (1921),
Sumberpucung (1922), dan Ponorogo (1922).
Tahap selanjutnya, Muhammadiyah juga
berdiri di Jombang (1923), Madiun (1924),
Ngawi (1925), Jember (1925), Situbondo
(1925), Malang (1926), Gresik (1926),
Lumajang (1927), Trenggalek (1927),
Bondowoso (1927), Bangkalan (1927),
Sumenep (1927), Sampang (1927), dan
Probolinggo (1928).
Pada tahap selanjutnya, Muhammadiyah juga
didirikan di Pamekasan (1928), Kediri (rentang
waktu 1927-1933), Tulungagung (1932),
Banyuwangi (1933), Magetan (rentang waktu
1932-1933), Nganjuk (1933), Pacitan
(1933), Tuban (1933), Mojokerto (1933),
Sidoarjo (1935-1936), Bojonegoro (1947),
dan Lamongan (1951).
Di awal pekembangan Muhammadiyah Jatim,
struktur kepemimpinan dan pembagian daerah
masih sangat sederhana. Hierarkinya pendek,
dan lebih mengedepankan dinamika
organisasi, amal usaha, kemudahan
komunikasi, dan koordinasi. Awalnya hanya
terdiri dari ranting dan cabang. Ranting
adalah level yang paling bawah dan menjadi
wadah bagi anggota. Di atasnya terdapat
cabang yang langsung berhubungan dengan
Pengurus Besar di Yogyakarta (Hoofdestuur).
Pada 1930-an barulah dirasakan perlunya
pengelolaan dan koordinasi yang lebih baik
di cabang-cabang maupun di
ranting-ranting. Berdasarkan keputusan
Kongres (sekarang Muktamar) ke-19 di
Minangkabau pada 1930, Pengurus Besar (kini
Pengurus Pusat) Muhammadiyah mengangkat
perwakilan di daerah-daerah dengan sebutan
Konsul Pengurus Besar Muhammadiyah
(Consul Hoofdestuur), atau yang biasa
disebut Konsul Daerah. Awalnya Jatim
dibagi menjadi 5 daerah, yaitu Surabaya,
Madiun, Madura, Besuki, dan Pasuruan, dan
baru pada 1937 Daerah Kediri didirikan.
Dalam konferensi 27-28 Oktober 1951, 6
Perwakilan Pengurus Besar Muhammadiyah
Daerah (Majelis-majelis Daerah) itu
mengusulkan kepada PB untuk membentuk
Perwakilan Pengurus Besar di tingkat
Provinsi. Usulan ini kemudian diterima
oleh PB dalam sidangnya pada 22 Desember
1951. Melalui Surat Ketetapan PB Nomor 180
D tertanggal 1 Jumadil Akhir 1371/27
Februari 1952, Perwakilan PB Wilayah Jatim
dibentuk dan dipimpin H Abdul Hadi (Ketua),
dibantu Nurhasan Zain, M Saleh Ibrahim,
Rajab Gani, dan dr Soewandhi.
Pada 1959, struktur organisasi dalam
Muhammadiyah mengalami perubahan dengan
dibentuknya Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
(PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM).
Melalui Surat Pengesahan Nomor XXI/B
tertanggal 13 Juli 1960, ditetapkan PWM
Jatim 1959-1962 dengan komposisi M Saleh
Ibrahim (Ketua), dengan anggota Nurhasan
Zain, Soedirman, M Turchan Badri dan H
Abdul Hadi. Kepemimpinan ini berlangsung
hingga periode selanjutnya, 1962-1965.
Pada periode 1965-1968, PWM Jatim dijabat
oleh Usman Muttaqin sebagai ketua,
didampingi oleh dua wakilnya KH Bejo
Dermaleksana dan HM Anwar Zaini.
Kepemimpinan ini dilanjutkan KHM Anwar
Zaini sejak 1968, dan terpilih kembali
dalam Musywil yang dilaksanakan pada 26-27
Dzulqa'dah 1399/28-29 Oktober 1978 untuk
periode 1978-1981. Selain Ketua, KHM Anwar
Zaini didampingi 3 Wakil Ketua (HM Amien
Barowi, dr Moh Suherman, dr Mutadi), 3
Sekretaris (Nurhasan Zain, Marchum Anwar
BBA, dan M Amin Hamdan), serta 3 Bendahara
(Sismono, Drs Noto Adam dan M Fuad Faqih).
Kepemimpinan KHM Anwar Zain berlangsung
cukup lama, karena pelaksanaan Musywil
harus menunggu Muktamar Muhammadiyah ke-41
di Surakarta yang mengalami penundaan
akibat tarik ulur mengenai pemberlakuan
Undang-undang (UU) 8/1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang
mengharuskan setiap organisasi
mencantumkan Pancasila sebagai asas. Saat
Musywil dilaksanakan pada 8 Februari 1986,
KHM Anwar kembali terpilih sebagai Ketua
PWM. Kali ini KHM Anwar didampingi 3
Penasehat (M Wisatmo, H Mas'ud Atmodiwiryo,
dan Nurhasan Zain), 4 Wakil Ketua (H
Abdurrahim Nur Lc, dr H Mutadi, HM Amin
Barowi, dan Drs H Amir Hamzah Wiryosukarto),
1 Sekretaris (M Mustaqim Fadhil), 1 Wakil
Sekretaris (Abd Madjid Hamzah), 1
Bendahara (Drs Noto Adam), dan 2 Wakil
Bendahara (H Supardi dan M Fuad Faqih).
Namun KHM Anwar Zain tidak dapat
menyelesaikan masa kepemimpinannya karena
meninggal dunia pada Desember 1989. Untuk
mengisi kekosongan jabatan Ketua PWM,
dalam Musywil tahunan di Kediri 1990,
diajukan 3 calon kepada PP Muhammadiyah,
yaitu H Abdurrahim Nur Lc, dr H Mutadi, HM
Amin Barowi, yang kemudian H Abdurrahim
Nur Lc ditetapkan sebagai Ketua PWM. Dia
kembali terpilih dalam Musywil 1990 di
Asrama Haji Surabaya masa jabatan
1990-1995. Komposisi PWM periode ini: KH
Abdurrahim Nur Lc (Ketua), Drs H Isro
Kusnoto, Drs HM Hasyim Manan MA (Wakil
Ketua), Drs M Wahyudi (Sekretaris), Drs H
Nurcholis Huda (Wakil Sekretaris), HM Amin
Barowi (Bendahara), dan Drs H Kuslan MA (Wakil
Bendahara).
KH Abdurrahim Nur Lc kembali terpilih
dalam Musywil 1995 di Malang. Komposisi
PWM adalah: KH Abdurrahim Nur Lc (Ketua),
Drs H Munawar Thohir, Dr H Fasich Apt (Wakil
Ketua), Drs H Nurcholis Huda, Drs HM
Wahyudi Indrajaya (Sekretaris), Ir H
Sulaiman, H Admiral Manan (Bendahara), Drs
H Kuslan MA (Koor Bidang Tarjih dan
Tabligh), dr H Mutadi (Koor Bidang Sosial
Ekonomi Kesehatan), Drs H Ahmad Adjib (Koor
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), Drs H
Muhadjir Sulthon (Koor Bidang Organisasi
dan Kelembagaan), Drs H Isro' Kusnoto (Koor
Bidang Kader dan SDM), serta KH Mu'ammal
Hamidy Lc (Koor Bidang Ekstern).
Kepemimpinan KH Abdurrahim Nur Lc
digantikan oleh Prof Dr H Fasich Apt
melalui Musywil pada 28-29 Oktober 2000 di
Magetan. Komposisi PWM 2000-2005 adalah
sebagai berikut: KH Abdurrahim Nur Lc (Penasehat),
Prof Dr H Fasich Apt (Ketua), Prof Dr
Syafiq A Mughni MA, KH Mu'ammal Hamidy Lc,
Drs H Muhadjir Effendy (Wakil Ketua), Drs
H Nur Cholis Huda MSi (Sekretaris), Nadjib
Hamid Ssos (Wakil Sekretaris), Drs H Abd
Rahman Azis (Bendahara), Drs Achmad Achsin
MM (Wakil Bendahara), Dr Achmad Jainuri MA
(Pembina Bidang Pendidikan dan Litbang),
Dr H Thohir Luth MA (Pembina Bidang
Politik, HAM, dan Hubungan Ekstern), Ir H
R Sulaiman (Pembina Bidang Ekonomi dan
Pemberdayaan Masyarakat), dr H Syamsul
Islam SpMkMKes (Pembina Bidang Kesehatan
dan Kesejahteraan Masyarakat), H Admiral
Manan (Pembina Bidang Kaderisasi dan
Organisasi), dan Prof Dr H Imam Muchlas
(Pembina Bidang Tarjih dan Tabligh).
Kepemimpinan PWM mengalami pergantian lagi
melalui Musywil XIII di Madiun, 8-9
Dzulqa'dah 1426 H/ 10-11 Desember 2005.
Susunan PWM 2005-2010 yang saat ini adalah
sebagai berikut: Prof Dr H Fasich Apt (Penasehat),
Prof Dr H Syafiq A Mughni MA (Ketua), Drs H
Noer Cholis Huda MSi, KH Mu'ammal Hamidy
Lc, Dr H Muhadjir Effendy MAP (Wakil
Ketua), H Nadjib Hamid MSi (Sekretaris),
Ir H Tamhid Masyhudi (Wakil Sekretaris),
Ir H Imam Sugiri (Bendahara), Drs M
Nidzhom Hidayatullah (Wakil Bendahara),
Prof Dr
H Achmad Jainuri MA (Koor Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan), Prof Dr H
Thohir Luth MA (Koor Bidang Kesejahteraan
dan Pemberdayaan Masyarakat), Prof Dr H Zainuddin Maliki MSi (Koor Bidang Publik
dan Kehartabendaan), Dr H Saad Ibrahim MA
(Koor Bidang Tarjih dan Tabligh), serta
Drs HM Sulthon Amien MM (Koor Bidang Usaha
dan Keuangan).
|
Peta
Pendidikan 
